Ilmu ekonomi sebagai salah satu ilmu yang mempelajari tentang berbagai kegiatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam rangka untuk mencapai kemakmuran tersebut, manusia kemudian akan melakukan berbagai aktivitas ekonomi seperti produksi, konsumsi, dan juga distribusi.
Pada umumnya, ilmu ekonomi publik ini memperkenalkan terkait fungsi pemerintah dalam hal perekonomian. Misalnya saja mulai dari pajak, anggaran pemerintah, retribusi, sampai utang negara. Ilmu ekonomi publik ini biasanya akan didominasi oleh para pejabat pemerintah dan juga pengamat ekonomi, karena keterlibatannya secara langsung.
Pengertian Ekonomi Publik
Ekonomi publik atau yang bisa disebut dengan Ilmu Keuangan Negara adalah salah satu cabang ilmu ekonomi yang menganalisis terkait peranan pemerintah dalam perekonomian, dan juga dampak kebijakan pemerintah dalam bidang fiskal terhadap suatu perekonomian. Pemerintah disini memiliki peran penting dalam menjamin tercapainya kesejahteraan masyarakat yang optimal dan kebijakannya harus ditujukan untuk mengoreksi perilaku masyarakat yang menghindarkan perekonomian mencapai alokasi sumber ekonomi yang lebih efisien.
Konsep Dasar Ekonomi Publik
Menurut Newman (1968) dalam Ilyas (1989) ada dua hal pokok yang merupakan konsep ilmu keuangan negara :
Pertama; ruangan lingkup dan tujuan pemerintah. Dalam hal ini diadakan penyesuaian batasan antara sector pemerintah dan sector swasta di dalam kegiatan ekonomi. Utamanya dalam menentukan bagaimana kemampuan dari kegiatan pemerintah yang beranekaragam mungkin akan mempengaruhi tingkat pendapatan dan kesempatan kerja, efisiensi dari alokasi sumberdaya dan juga pertumbuhan serta perkembangan ekonomi di sektor swasta.
Kedua; pembahasan yang berhubungan dengan perumusan ilmu keuangan negara dalam istilah yang non moneter. Misalnya suatu penjelasan mungkin kedengarannya aneh dimana kata keuangan pasti ada kaitannya dengan moneter, sehingga dalam hal ini akan mampu untuk menganalisis mengenai pengumpulan pajak, transfer payment, serta pengeluaran lain guna membiayai bidang yang produktif.
Ruang Lingkup Ilmu Keuangan Negara
Berdasarkan pengertian yang sudah disebutkan di atas, ruang lingkup ilmu keuangan negara bisa dibagi menjadi:
1. Teori Pengeluaran Negara
Melalui pengeluaran negara, pemerintah bisa berupaya untuk mengembangkan jalannya keuangan dalam perekonomian sesuai dengan hukum permintaan dan juga penawaran yang tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan rakyat.
2. Teori Penerimaan Negara
Teori ini membahas tentang beberapa sumber penerimaan negara, membahas dan juga menganalisis perbandingan keuntungan ataupun kerugian dari berbagai macam pemasukan dan membahas mengenai prinsip-prinsip yang dilakukan terhadap berbagai pilihan sumber penerimaan negara.
3. Teori Administrasi Keuangan
Teori ini menyangkut tentang semua kegiatan dalam bidang keuangan, termasuk juga permasalahan yang berhubungan dengan anggaran belanja negara, melakukan pelaksanaan anggaran dan juga pengawasan terhadap anggaran negara.
4. Teori Stabilisasi dan Pertumbuhan
Teori ini biasanya membahas tentang kebijakan ekonomi dari suatu pemerintahan dan hubungannya dengan kebijakan fiskal yang berkaitan langsung dengan penerimaan dan pengeluaran negara.
Hubungan Ilmu Ekonomi Publik dan Ilmu Sosial Lain
Berikut ini adalah beberapa hubungan Ilmu Ekonomi Publik dengan Ilmu sosial lainnya, antara lain:
1. Hubungan dengan Ilmu Ekonomi
Ilmu Ekonomi Publik adalah salah satu bagian dari ilmu ekonomi, dengan begitu prinsip yang berlaku dalam ilmu ekonomi juga akan berlaku di dalam ilmu keuangan negara meskipun ada penyimpangan dan kekhususan tertentu. Masalah mikro ekonomi seperti misalnya permintaan dan penawaran, teori harga, pasar, dan juga tercapainya kepuasan maksimum, juga akan berlaku dalam ilmu keuangan negara. Sama halnya dengan masalah makro ekonomi seperti saving, investasi, pengeluaran pemerintah, dan juga pendapatan nasional.
2. Hubungan dengan Ilmu Hukum
Dengan melihat ilmu ekonomi publik sebagai salah satu pengertian, maka jelas bahwa ilmu ini berhubungan dengan istilah negara, yang mana termasuk ke dalam istilah hukum privat atau publik. Ilmu ekonomi publik ini akan berhubungan dengan lembaga kenegaraan seperti pemerintah, BPK, DPR. Selain itu, ilmu ini juga berkaitan dengan Hukum Tata Negara, saat dikaitkan dengan penyusunan anggaran, penetapan pajak, pungutan pajak, aspek penggunaan sumber pemerintahan, dan lainnya.
3. Hubungan dengan Ilmu Politik
Pembagian kekuasaan, pengawasan, dan juga penggunaan akan berkaitan dengan studi ilmu politik. Penentuan budget pembagian ataupun alokasi budget antar departemen, lembaga resmi dalam perwujudannya yaitu aplikasi ilmu politik. Begitu juga dengan penetapan pajak baru, pinjaman pemerintah, PMDN dan PMD merupakan persoalan politik dalam bingkai negara untuk penguatan keuangan negara.
