Istilah sistem politik kadang dipakai untuk menggantikan istilah “negara”. Memang, pembahasan tentang sistem politik sebenarnya sama saja dengan membicarakan tentang negara. Hanya saja, cara pembicaraan yang ditempuh negara berbeda. Pembicaraan tentang negara umumnya menekankan segi statis dari negara, misalnya soal unsur-unsur pembentuk negara (wilayah penduduk, dan pemerintah berdaulat), tujuan, fungsi, bentuk negara, dan sebagainya.
Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi sistem politik Indonesia, yaitu faktor lingkungan, sosial budaya, dan kondisi ekonomi suatu negara. Pengaruh ini membentuk perilaku politik dalam masyarakat dan negara, baik pemegang kekuasaan maupun rakyat.
Pengertian sistem Politik di Indonesia
Sistem politik Indonesia diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam Negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum termasuk proses penentuan tujuan, upaya-upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, seleksi dan penyusunan skala prioritasnya.
Politik adalah semua lembaga-lembaga negara yang tersbut di dalam konstitusi negara ( termasuk fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif ). Dalam Penyusunan keputusan-keputusan kebijaksanaan diperlukan adanya kekuatan yang seimbang dan terjalinnya kerjasama yang baik antara suprastruktur dan infrastruktur politik sehingga memudahkan terwujudnya cita-cita dan tujuan-tujuan masyarakat/Negara.
Fungsi politik
Sistem politik merupakan kesatuan antara struktur dan fungsi-fungsi politik. Struktur politik dapat diibaratkan sebagai mesin dengan berbagai komponen serta fungsi masing-masing komponennya.
Secara garis besar fungsi-fungsi pokok politik yang harus berjalan dalam sebuah sistem politik/negara adaiah:
- Fungsi merumuskan kepentingan, adaiah fungsi menyusun dan mengungkapkan tuntutan politik dalam suatu negara.
- Fungsi pemaduan kepentingan, adalah fungsi menyatupadukan tuntutan-tuntutan politik dari berbagai pihak dalam suatu negara dan mewujudnyatakannya ke dalam berbagai alternate kebijakan.
- Fungsi pembuatan kebijakan umum, adaiah fungsi untuk mempertirnbangkan berbagai alternate kebijakan yang diusulkan oleh partai-partai politik dan pihak-pihak lain, untuk dipilih salah satu di antaranya sebagai satu kebijakan pemerintahan.
- Fungsi penerapan kebijakan, adaiah fungsi melaksanakan berbagai kebijakan yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang.
- Fungsi pengawasan pelaksanaan kebijakan, adaiah fungsi menyelaraskan perilaku masyarakat dan pejabat publik yang menentang atau menyeleweng dari kebijakan pemerintahan, dengan norma-norma yang berlaku.
- Fungsi komunikasi politik adaiah proses penyampaian informasi mengenai politik dari masyarakat kepada pemerintah dan juga dari pemerintah kepada masyarakat.
- Sosialisasi politik adaiah proses pembentukan sikap dan orientasi politik anggota masyarakat.
- Rekrutmen politik adaiah proses menyeleksi orang/orang-orang yang akan dipilih atau diangkat sebagai pejabat dari jabatan-jabatan yang ada dalam suatu negara atau partai politik.
Macam-macam sistem politik
Pada dasarnya ada dua pilihan pokok dalam mengelola kehidupan bernegara, yaitu cara demokratis dan cara diktator/otoriter/totaliter.
Demokrasi
Austin Ranney menyebutkan bahwa demokrasi adaiah bentuk pemerintahan yang diorganisasikan berdasarkan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, persamaan politik, konsultasi kepada rakyat dan pemerintahan mayoritas. Dengan demikian, bentuk demokrasi negara yang satu akan berbeda dengan bentuk demokrasi negara yang lain. Demikian juga dengan bentuk demokrasi pada suatu masa akan berbeda dengan pada masa yang lain.
Kediktatoran
Kediktatoran berarti suatu bentuk pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi untuk memerintah dipegang dan dijalankan oleh satu orang atau sekelompok kecil elite.
Ciri-ciri pokok pemerintahan diktator modern mencakup enam hal berikut ini.
- Negara mempunyai sebuah ideologi resmi yang mencakup segala aspek keberadaan manusia (yang mengatur aspek kehidupan fisik maupun rohani manusia). Setiap warga masyarakat harus tunduk pada ideologi tersebut.
- Negara hanya mempunyai satu partai massa tunggal, yang biasanya dipimpin oleh satu orang, dan bertindak selaku penafsir tunggal ideologi resmi.
- pemerintah mengawasi seluruh kegiatan penduduk dan menjalankan sistem teror yang luas melalui sistem pengawasan polisi rahasia yang memanfaatkan teknologi modem.
- adanya monopoli semua media massa oleh penguasa dan partai penguasa
- adanya kontrol yang ketat melalui kekuatan militer
- Pengendalian terpusat atas seluruh sektor ekonomi oleh pemerintah melalui jajaran birokrasi.
